SUARA PEKANBARU - Jokowi tak malu lagi utak-atik politik, Surya Paloh "diusir" dari istana, pertemuan presiden dan parpol koalisi bagi-bagi jatah?
Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi mengundang seluruh ketua partai untuk berbicara tentang situasi politik nasional jelang pemilihan umum dan juga pilpres 2024.
Meski mengklaim melakukan pertemuan untuk menjaga stabilitas negara, tapi Presiden Jokowi sama sekali tidak mengundang NasDem, PKS, maupun Demokrat dan juga ketum lainnya.
Jokowi hanya mengundang ketum partai yang sudah bisa dikendalikan dalam kabinetnya.
Nah yang lebih miris lagi adalah Ketum NasDem, Surya Paloh yang seakan sudah "diusir" dari geng istana pimpinan Jokowi dan PDIP sebagai partai penguasa.
Dalam pertemuan tertutup itu, Surya Paloh benar-benar tidak ada, yang padahal agendanya adalah bicara keamanan negara.
Dilihat dari para ketum parpol yang hadir, adalah mereka yang pro pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5).
NasDem adalah satu-satunya partai yang mati-matian mendukung Jokowi saat pemenangan dan pengawalan, namun kini tak diundang.
Melihat ketum parpol yang hadir hanya pro Jokowi saja, apakah ada pembicaraan bagi-bagi jatah menteri baru alias reshuffle kabinet?
Menjawab pertanyaan itu, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono membantahnya.
Dia menyebut pertemuan para ketum parpol pro Jokowi dengan Kepala Negara, sama sekali tidak membahas perombakan atau reshuffle.
"Oh, enggak ada sama sekali (membahas reshuffle). Ndak singgung soal kabinet," kata Mardiono usai pertemuan yang menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam di Istana Merdeka.
Menurut dia, pertemuan para ketum parpol dengan Presiden Jokowi hanya membahas bagaimana seluruh pihak terutama parpol bisa menjaga stabilitas politik nasional.
Muhammad Mardiono lantas menjelaskan soal isi pembahasan dalam pertemuan tersebut, hanya bicara tentang stabilitas politik.
Jokowi rupanya mulai tak malu lagi bicara dan utak-atik politik nasional untuk kelancaran pesta rakyat lima tahunan.
"Supaya rakyat nanti bisa menikmati bahwa pesta demokrasi (pemilu dan pilpres) itu betul-betul bisa dinikmati oleh rakyat," kata Muhammad Mardiono.
Stabilitas politik nasional kata Muhammad Mardiono, sangat penting agar bisa dirasakan masyarakat Indonesia. (*)
